Hilangnya Muru’ah Ulama (Kyai) Oleh : Ma’mun Mukhid, SE, MM

Pada era menuju ke zaman keemasan ini sudah banyak tatanan yang tidak sesuai dengan warisan para leluhur pendiri bangsa dan agama. Pondok pesantren sebagai salah satu pendidikan yang murni cipta karya ulama terdahulu (pembawa agama islam di Indonesia) sebagai bentuk ikhtiyar dalam rangka penyebaran isi ajaran agama islam sekaligus sebagai lembaga yang menjadi pencangkok generasi yang seutuhnya yakni generasi multi talenta disegala bidang.

Sumber daya manusia yang diharapkan dalam maklumat undang-undang Negara ini mengisyaratkan bahwa generasi penerus harus mempunyai pandangan luas dan melandaskan pada konteks ketuhanan, dimana generasi penerus jangan sampai kehilangan jati diri sebagai putra bangsa yang beradil dan beradab.

Perkembangan pondok pesantren dewasa ini mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam segi pemikiran sampai pada tingkat system pendidikan di pesantren. Tentunya ini menunjukkan progress yang baik dalam menanggapi perkembangan zaman supaya lembaga pendidikan yang bercirikan agama islam dapat eksis dalam zaman yang serba matrialistis.

Dalam perjalanannya untuk melangsungkan apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa banyak mengalami fenomena yang tidak seharusnya terjadi pada lembaga pondok pesantren, terutama sikap para pimpinan pondok pesantren atau yang sering disebut dengan KYAI dalam menyikapi dan berakhlak terhadap suatu permasalahan baik dalam hubungan langsung dengan masyarakat kecil maupun dengan pihak pemerintah. Sehingga menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi para pemerhati dan pelestari pondok pesantren.

Dari segi sejarah berdirinya pesantren di nusantara ini, bahwasanya pondok pesantren dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat salah satunya adalah kyai yang bersifat arif dan bijaksana. Segala perbuatan yang dilakukan didasarkan pada kemaslahatan umat banyak, perbuatan yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan yang sesuai dengan Al-qur’an dan Hadist.

Realita yang berlangsung sekarang sudah menunjukkan hal yang sebaliknya, dimana para kyai sudah kehilangan taringnya didepan penguasa atau pejabat. Kejadian ini dapat terlihat banyak kyai yang meminta nasihat dan pengarahan dari pihak pemerintah (Gubernur, Bupati bahkan pada Kepala Biro), sungguh sangat ironis sekali kalau yang terjadi demikian. Tentu ini sangat bertolak dengan ajaran Rosulluloh S.A.W, bahwasanya kedudukan seorang kyai dan pejabat adalah sederajat dalam bidang pemerintahan secara harfiah namun mempunyai tugas yang berbeda.

Pejabat merupakan orang yang mengatur jalanya roda aturan kemasyarakatan, sedangkan ulama atau kyai merupakan penasihat dan kontrol supaya tidak keluar dari aturan main (game of rule) sehingga dapat tercapai pemerintahan yang baik dan umat yang merasa damai dan tentram dalam menjalankan rutinitasnya.

Peristiwa ini sudah pernah dilakukan sejak zaman majapahit, seorang raja dalam memutuskan permasalahan akan meminta pendapat sang resi (pendeta) dan resi atau pendeta akan menjalani ritual untuk mencari petunjuk dari sang dewata. Sehingga keputusan yang diambil tidak bersebrangan dengan masyarakat dan agama serta berharap mendapat restu dari sang dewata.

Melihat peristiwa di atas, sungguh indah hubungan yang terjalin antara penguasa dan resi. Dalam islam pun sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.a.w tentang keseimbangan antara penguasa dengan para ulama dalam menjalankan perannya masing-masing.

Kita dapat juga melihat sejarah kesultanan Darussalam Palembang, setiap sultan pasti mempunyai penasihat dan pendamping spiritual yang kontak langsung dengan para ulama. Ulama yang dipakai adalah dari kalangan habaib (yang mempunyai garis keturunan nabi), tradisi tersebut dibangun oleh Sultan Badarudin I sampai sekarang. Para habaib inilah yang menjadi penjernih dan tempat konsultasi sultan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jika kyai meminta pengarahan kepada penguasa, maka itu tidak sesuai dengan tempatnya. Jika memang yang terjadi demikian maka tunggulah kehancurannya. Na’udzubillah min dzalik.

Realita lain yang lebih fenomenal adalah kyai direndahkan martabatnya karena iming-iming segepok dana dari penguasa. Sungguh sangat memalukan jika melihat seorang kyai berdesak-desakan untuk mendapatkan dana tak seberapa.

Dalih yang digunakan oleh penguasa adalah bantuan untuk pengembangan pondok pesantren, namun system yang digunakan dalam pembagian itulah yang menyeret para kyai terjerumus dalam jebakan ketidak berdayaan dimata penguasa. Sehingga asumsi yang berkembang ialah siapa yang butuh.

Dalam ilmu tasawuf jika seseorang sudah mersa membutuhkan sesuatu, maka dia harus bersikap menyenangkan bahkan bersikap menjilat kepada orang yang akan memberi.

Forum-forum yang terdiri dari para Ulama atau kyai sudah jarang sekali membahas tentang kemaslahatan masyarakat sekitar, jikapun ada forum tentang keagamaan seperti bahsul masail pesertanya sedikit yang hadir, serta menurunya minat para kyai yang dalam muamalah keseharian karena terhalang dalam sekat-sekat identitas dan kharisma.

Dalam forum yang diadakan oleh pemerintah tentang permasalahan dana para kyai selalu datang dan memenuhi forum, ini memberikan gambaran yang jelas kemana arah pemikirannya sekarang. Bahkan tidak segan-segan memalsukan suatu data agar dapat menerima kucuran dana dari pemerintah, sikap yang jauh dari sifat As-Shidqu yang wajib dimiliki oleh para mubaliq.

Lembaga-lembaga yang mengatasnamakan pondok pesantren belum memberikan kontribusi yang bagus dalam perkembangannya, bahkan dapat dinilai sebagai pelopor terhadap terjadinya fenomena-fenomena yang terjadi di atas. Maka sudah perlu kiranya mendapatkan perhatian khusus lembaga-lembaga ini, agar nantinya menjadi berkah dalam mengakomodasi kepentingan dan martabat pesantren dan kyai.

Tidak semua kyai bersikap demikian, hanya oknum-oknum saja yang khilaf dalam menanggapi permasalahan. Karena kyai adalah orang yang mulia disisi Allah, sesungguhnya kyai merupakan penggambaran karakteristik Nabi Muhammad S.A.W.

Tanpa kyai kemana lagi bertanya tentang syariat islamiyah, sesungguhnya mereka akan bersahadah kepada allah tentang umat yang mengikutinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau.

Salam ta’dim kami haturkan.

Peluang Kerja di Tinjau dari Pemanfaatan Bisnis

Melihat peluang kerja yang semakin mendesak dan urgent brdampak pada beberapa sektor dan pihak yang mempunyai kepentingan akan data tersebut mencoba memanfaatkan moment-moment yang bisa menarik masa. tentunya dengan penawaran program yang bisa mewakili kepentingan masyarakat.

Bagaimana langkah para pengguna data ini sebgai bisnis?

• Pihak Pendidikan

Lembaga pendidikan sebagai lembaga yang mempersiapkan kader pembaharu untuk kemajuan bangsa memiliki peran yang sangat

• Pihak Pemerintahan
• 
  

FENOMENA DUNIA POLITIK

Politik di indonesia sekarang ini bisa di bilang masih dalam tahap pembelajaran, dimana pemahaman masyarakat terhadap politik sendiri masih sangat jauh dari kata mengerti akan esesnsi politik itu sendiri. Sehingga terjadi tumpang tindih konsep yang berlaku ditengah realitas masyarakat, yang mengakibatkan pembelajaran politik kurang efektif.

Guna memahami lebih jauh tentang politik, coba kita perhatikan beberapa pengertian tentang politik dari beberapa tokoh di bidang politik;

Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain.

Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).

David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society).

Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).

Dokumentasi

Social Capital

Mencermati fakta lingkungan dunia usaha yang semakin mendunia akan kapitalisasi menjadi momok bagi negara yang sedang menata perekonomian. Berbagai sistem digunakan untuk dapat bertahan hidup dalam dunia secara luas. Dorongan untuk mensejahterakan rakyat menjadi isu politik yang sangat beken untuk menjadi penjaring kekuatan persuasif dalam mencapai tingkat kepentingan golongan tertentu. tidak jarang ditemui politikus ketika kampanye mengaku mereka adalah orang yang paling dekat dengan rakyat dan bagian dari rakyat.
sebagai bentuk rasa yang seolah membela rakyat keci.
Dalam realisasi kekuasaanya masyarakat kecil hanya sebagai alat obyek proyek-proyek pemenuh kantong pribadi.
Konsep Masyarakat yang bagaimana yang di jalankan? Struktur social masihkan menjadi perdebatan? Apakah mereka benar-benar mencintai rakyat kecil?

Mari kita lihat lebih dekat.
Konsep kemasyarakat yang selama ini berjalan hanya berputar pada konsep manakah yang memberi image bahwa konsep kemasyarakatan adalah konsep yang memberi apresiasi kepada yang berkepentingan bertujuan mengangkat pamor secara general.
Jika dilihat dari sudut UU yang berlaku, seharusnya konsep yang di pakai adalah konsep kedaulatan rakyat. Seiring berjalanya prubahan pandangan dalam menyikapi permasalahan ini, konsep yang paling akurat harus tetap memandang para tokoh terdahulu yang telah merumuskan secara cermat dan telisik.
Kehidupan sosial sekarang ini lebih mengarah pada kehidupan yang capitalis, dimana kepentingan sosial berdasarkan kepentingan kapitalis. sikap solidaritas pun hanya tertuju pada keuntungan materi.
Maka sudah seharusnya kita kembalikan pada nilai-nilai yang tertuang dalam UU dan Adat yang telah terbentuk berpuluh tahun yang lalu.

Struktur Sosial
Mengamati dinamika perubahan suhu hedonis yang terjadi, dapat kita susun strukturnya sebagai berikut;

1. Kelas Pemerintah
2. Kelas Bisnis
3. Kelas Bangsawan
4. Kelas Bawah

Bagaimana kedudukan rakyat kecil?
Rakyat kecil tetaplah menjadi rakyat kecil, karena pihak penguasa seolah jijik melihat mereka dan harus di tertibkan karena merusak pandangan orang kaya dan mengganggu orang yang banyak membayar pajak.

Jika memang penguasa suka dengan orang kecil, maka negeri ini tentunya jauh dari image negeri miskin dan bodoh.

Continue . . . .?